Musim Pilkada: Bolehkah Memilih Pemimpin Kafir (Non Muslim)?

Oleh: Utsman Zahid

Apa yang akan kami tulis ini sebenarnya jika dapat dikatakan adalah upaya yang bukan sesungguhnya. Sebab, dalam tulisan kecil ini, kami hanya akan memaparkan sedikit tentang kekeliruan dari sekian kekeliruan yang dilakukan oleh partai politik di Negeri ini, khususnya partai Islam.

Tujuan partai yang ambigu dan metode yang tidak jelas. Itulah yang selama ini kita jumpai dalam partai politik di Indonesia. Kami khawatir dengan tulisan ini justru kami terkecoh dan berpaling dari perjuangan yang sesungguhnya; yaitu memperjuangkan tegaknya syari’ah Islam secara kaffah.

Namun demikian, sebagai seorang Muslim yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat Muslim, kami tetap harus melakukan ini, dengan penuh kesadaran bahwa perjuangan yang sebenarnya, tetaplah harus terus digelorakan.

Kami terdorong untuk menanggapi sebuah edaran yang dikeluarkan oleh salah satu Parpol Islam; saudara PKS: sebuah tulisan yang menurut pihak yang mengeluarkan tertuang dalam Tulisan Rukyah Syamilah ( yang kemudian kami singkat:TRS), dengan judul: PENGANGKATAN NON MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN (Sebuah Pandangan dan Analisa Syar’i).

Kami juga khawatir tulisan semacam TRS ini juga beredar didaerah-daerah lain untuk memuluskan dukung mendukung saat pilkada oleh partai tersebut pada kasus yang sama, sehingga menjerumuskan umat. Mengingat Pilkada akan terus dilangsungkan diberbagai daerah di Indonesia. Tulisan ini pun sudah diajukan kepada dewan syariah partai terkait, namun tidak ada tanggapan.

Wacana Pertama:

Perubahan Hukum Karena Faktor Waktu dan Tempat

Dalam TRS ditulis sebagai berikut:

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa ulama secara khusus menuliskan tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Seperti Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syariyah dan Al-Mawardi dalam Ahkam Sulthoniyah. Banyak permasalahan ijtihad fikih dalam masalah politik dan pemerintahan yang dibahas dalam buku tersebut. Tentu saja ini menunjukkan keluasan dan keluwesan syanat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Kitabnya I’laamul Muwaqqin, dimana beliau menulis begitu gamblang dalam sebuah bab khusus berjudul :

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

“Perubahan Fatwa dan Perbedaannya sesuai dengan Perubahan Zaman, Tempat, Kondisi, Niat dan Adat kebiasaaan”.

Di dalam bahasan tersebut, Ibnul Qoyyim banyak memberikan contoh hal-hal yang begitu luwes berubah dalam fatwa, sebagaimana beliau juga menekankan tentang prinsip-prinsip pokok dalam masalah ijtihad dan fatwa. Hal ini tentu sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW dalam haditsnya :

بعثت بالحنيفية السمحة

“Aku diutus dengan (agama) yang lurus dan moderat” (HR Ahmad dari Abu Umamah)

Tanggapan:

Pada wacana pertama ini ada beberapa hal yang harus ditanggapi:

Pertama: Dalam TRS ini, tertulis:

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

“Perubahan Fatwa dan Perbedaannya sesuai dengan Perubahan Zaman, Tempat, Kondisi, Niat dan Adat kebiasaaan”.

Padahal, teks yang benar adalah sebagai berikut:

فَصْلٌ فِي تَغْيِيرِ الْفَتْوَى ، وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Meski kesalahan ini tidak fatal, karena tidak menyebabkan perubahan makna yang signifikan, akan tetapi hal ini menunjukkan kurang adanya perhatian dalam menjaga amanah ilmiah.

Kedua: dalam penterjemahan kata “al-‘awa’id”.

Dalam TRS diterjemahkan dengan “Adat kebiasaaan”. Padahal, terjemahan yang benar tidak demikian. Sebab, kata “al-‘awa’id” adalah jamak dari kata al-‘âidah. Coba perhatikan ungkapan Ibn al-Manzhur dalam Lisân al-‘Arab :

قال الليث يقول هذا الأَمر أَعْوَدُ عليك أَي أَرفق بك وأَنفع لأَنه يعود عليك برفق ويسر والعائدَةُ اسم ما عادَ به عليك المفضل من صلة أَو فضل وجمعه العوائد قال ابن سيده والعائدة المعروفُ والصِّلةُ يعاد به على الإِنسان والعَطْفُ والمنْفَعَةُ

“Al-Layts berkata: “hâdza al-amr a’wadu ‘alayk”: makananya adalah: arfaqu bika wa anfa’u liannahu ya’ûdu ‘alayka birifq[in] wa yusr[in] (lebih belas kasih pada Anda dan bermanfaat karena kembali kepada Anda dengan halus dan mudah). Kata al-‘Â’idah adalah sebutan bagi apa saja yang kembali dikembalikan kepada Anda oleh seorang yang memberikan anugrah, baik berupa hubungan atau pemberian. Bentuk jamaknya adalah: “al-‘awâid”. Ibn Sayyidah berkata: “al-‘Â’idah maknanya adalah kebaikan dan hubungan yang diberikan (sebagai imbalan) kepada seseorang. Juga, bermakna lembut dan manfaat”.

Kesalahan ini jelas fatal. Sebab, kata al-‘wâ’id diartikan sebagai adat kebiasaan. Jika ini disengaja, untuk menjadi jembatan bagi poin-poin berikutnya, sebagai jutifikasi akan isi TRS secara utuh, jelas sangat berbahaya.

Ketiga: Apakah memang benar bahwa hukum Islam adalah hukum yang amat elastis dan fleksibel, serta dapat ditarik ke sana-sini sesuai kemauan hawa nafsu manusia?

Apakah benar maksud Ibn al-Qayyim dalam kitab di atas adalah sebagaimana yang dimaksud oleh fatwa di atas?

Dalam konteks ini memang terjadi kekaburan yang cukup mendasar. Sejak kondisi umat Islam berubah dari sebagai umat panutan kemudian menjadi umat pengekor, serta sejak potensi bahas Arab dipisahkan dari Islam, kondisi ini mendorong lahirnya hukum-hukum serta fatwa yang aneh dan nyeleneh dari para penguasa dan ulama’nya. Mereka menyatakan: “Islam harus disesuaikan dengan dimensi waktu dan harus berjalan seiring dengan perjalanan kemajuan dan peradaban Barat”. Contoh akan hukum-hukum serta fatwa aneh bin ajib ini sangatlah banyak. Termasuk, TRS yang menjadi topik kajian kita kali ini. Untuk menjustfikasi pendapatnya ini, mereka –biasanya –berhujjah dengan beberapa dalil, diantaranya:

(1). Kaidah yang tertuang dalam al-Majallah:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat.

(2). Imam al-Syafi’i telah merubah ijtihadnya ketika beliau pindah dari Hijaz ke Mesir. Ini (menurut asumsi mereka) tidak lain adalah perubahan madzhab karena perubahan waktu dan tempat.

(3). Berubahnya (menurut persangkaan batil mereka) hukum kelompok al-Mu’allafah Qulubuhum; Pada masa Nabi SAW. mereka mendapatkan bagian. Sementara itu, pada masa Abu Bakar, Umar justru tidak memberi mereka.

(4). Dibaginya ghanimah pada masa Nabi SAW., dan tidak dibaginya ghanimah oleh para sahabat setelah beberapa waktu.

Diskusi dalil pertama:

Kaidah ini tertuang dalam al-Majallah:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat.

Jika kita cermati secara mendalam, dalam kaitannya menjadikan kaidah di atas sebagai dalil untuk mencetuskan satu hukum, terdapat dua kesalahan. Pertama, pada dasarnya, maksud kaidah tersebut bukanlah sebagaimana yang dimaksud oleh orang-orang yang mengusung dan mengkampanyekan pemikiran bid’ah ini. Sebab, di dalam syarah al-Majallah dinyatakan sebagai berikut:

“والمراد أن الأحكام المبنية على العرف والعادة، لا على النص والدليل، تتبدل مع تبدل العرف والعوائد”

“Yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum yang dibangun di atas uruf dan adat, bukan di atas nash dan dalil. Hukum-hukum yang semacam ini dapat mengalami perubahan karena perubahan uruf dan implikasi”.

Dengan demikian, syarah kaidah ini menyatakan bahwa; perkaranya terbatas pada hukum-hukum yang manathnya (bukan hukumnya) diserahkan oleh syara’ pada uruf dan adat. Ini tetu dalam uruf dan adat yang dibolehkan oleh syara’.

Di dalam syarah juga dinyatakan:

“فإنه كان عند الفقهاء المتقدمين، إذا أحدٌ اشترى داراً، ورأى أحد بيوتها، سقط خيار رؤيته، وذلك لأن حجر الدور في عهدهم كانت تبنى على نمط واحد، فلما تبدلت الأعصار، وصارت بيوت المنازل تبنى على نسقٍ مختلف بالشكل والقدر، صار لا بد من رؤية حجر الدار كلها كي يسقط خيار الرؤية”

“Pada dasarnya, menurut fuqaha’ terdahulu; jika seorang akan membeli sebuah rumah, sementara dia telah melihat salah satu kamarnya, maka dia tidak memiliki khiyar rukyah lagi. Pasalnya, pagar rumah pada waktu itu dibangun dengan satu model. Akan tetapi, ketika telah terjadi pergantian masa, dan rumah serta kamar-kamarnya dibangun dengan gaya yang berbeda-beda, baik bentuk atau besarnya, maka tidak cukup hanya dengan melihat tembok pagar dari rumah tersebut untuk menggugurkan khiyar rukyah”.

Kita dapat melihat bahwa hukumnya khiyar ru’yah adalah itu-itu saja dan tidak mengalami perubahan. Dalam satu masa, melihat satu kamar saja sudah dapat menggambarkan kamar-kamar yang belum dilihat. Akan tetapi, pada masa yang lain, hal itu terkadang belum cukup. Apakah ini disebut dengan perubahan hukum akibat perubahan waktu dan tempat? Ataukah yang berubah adalah faktanya? Tentu jawabannya sudah jelas.. khiyar ru’yah dari dulul adalah khiyar ru’yah. Hanya fakta ru’yah itulah yang mengalami perubahan.

Kedua, menjadikan kaidah tersebut sebagai dasar hukum tanpa melihat cakupannya, jelas-jelas merupakan sebuah kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, ulama’ manapun akan sepakat jika perasan anggur hukumnya adalah halal. Akan tetapi, jika perasan itu telah mengalami fermentasi dan berubah menjadi khamer, semua ulama’ pun sepakat bahwa itu adalah haram. Selanjutnya, jika khamer itu berubah lagi menjadi cukak –dengan syarat-syarat yang ada –maka seluruh ulama’ pun sepakat bahwa hukumnya halal. Dengan demikian, realitas dari kaidah di atas tak lebih dari sebuah kaidah fiqih yang harus dilihat dari mana sumber lahirnya. Ini di satu sisi. Sisi yang lain, harus dilihat, sejauh mana jangkau kaidah ini. Caranya tidak lain adalah dengan kembali pada nash yang melahirkan kaidah tersebut. Ini perkara yang jelas, tidak perlu contoh. Dengan demikian, menjadikan kaidah ini secara membabi-buta sebagai justifikasi perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat jelas sebuah kesalahan besar.

Patut dikemukakan, seandainya saja benar bahwa maksud kaidah yang mereka bawa ngalor-ngidul ini adalah sebagaima yang mereka maksudkan, jelas ini bertentangan dengan syari’at Allah yang diturunkan kepada manusia, baik dari aspek ushul maupun furu’. Adapun dalil-dalil yang merekan kemukakan, tak lain adalah sebuah takwil yang amat lemah, yang akan runtuh jika dihadapkan pada dalil-dalil yang benar.

A. Allah menyatakan:

Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.(QS. Al-An’âm: 57)

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali. (QS. Al-Sura: 10)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. Al-Nisa’: 59)

Ayat-ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan hukum hanyalah Allah semata, bukan manusia, juga bukan waktu, tempat, lingkungan, dan semacamnya. Setiap kaum Muslim pastilah mengimani bahwa hukum harus berdasarkan dalil-dalil syara’, yakni al-Quran dan al-Sunnah serta yang bersumber dari keduanya. Sementara itu, al-Quran dan al-Sunnah adalah wahyu Allah SWT. yang tidak akan mengalami perubahan, apalagi hanya karena waktu dan tempat. Jadi, jika hukum Islam dapat berubah-ubah, maka artinya hukum Allah selalu berubah-ubah?

B. Hukum syara’ adalah khithab al-Syâri’ (Allah SAT) yang berkaitan dengan aktivitas hamba yang tidak mungkin akan berubah-ubah. Apa yang halal, sekarang pun juga halal, dan apa yang haram, sekarang pun juga haram. Pasalnya, wahyu telah berhenti, dan syari’ah telah sampurna. Allah berfirman:

“Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.” (QS. Al-Ma’idah: 3)

“Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. Al-Nahl: 89)

Rasulullah SAW. menegaskan:

الحلال بين والحرام بين

Yang halal telah jelas, dan yang haram juga telah jelas (HR. al-Bukhari)

Juga sabda beliau:

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه

Yang halal adalah apa yang dihalakan Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. (HR. al-Tirmidzi)

Sabda beliau yang lain:

تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك

Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang putih lagi cemerlang. Malamnya bagaikan siangnya. Tak seorang pun yang berpaling darinya kecuali akan binasa. (HR. Ahmad)

Dengan demikian, menyatakan perubahan hukum karena faktor waktu, tempat, dorongan hawa nafsu, kemaslahatan, bergantinya kekuasaan dan sebagainya jelas merupakan kebohngan atas Allah SWT. dan melakukan iftirâ’ atas hukum-hukum syara’. Renungkan firman Allah:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (QS. Al-Nahl: 116)

Allah juga menyatakan:

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?” (QS. Yunus: 59)

Selain itu, ketetapan hukum syara’ dan ketidakmungkinannya untuk berubah dapat difahami dari sudut pandang bahwa Islam adalah solusi bagi bangsa manusia, baik pada masa kenabian, atau setelahnya:

“Katakanlah: “Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.(QS. Al-A’raf: 158)

C. Perlu dikemukakan, perubahan status hukum syara’ dalam satu masalah tertentu, sebab berubahnya fakta dan kondisinya, bukan berati bahwa hukum tersebut telah berubah kerena perubahan waktu dan tempat –sebagamana dicontohkan di atas. Hal itu karena ada perbedaan yang amat jelas antara dua masalah ini, bagi siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang fiqih Islam. Perubahan hukum benda atau perbuatan karena kerena perubahan realitas dan faktanya, dalam satu masalah tertentu merupakan perkara yang telah ditegaskan oleh para fuqaha’ kita sejak dulu. Inilah yang disebut oleh para fuqaha’ dengan istilah manâth al-hukmi.

Di atas telah dicontohkan dengan khamer (arak). Contoh lain: Sebuah tas misalnya, laki-laki maupun wanita boleh menggunakan tas dengan bentuk apapun. Hal itu semuanya mubah. Akan tetapi, jika ada satu bentuk tas tertentu yang telah menjadi cirikhas bagi kaum wanita, maka tas itu hukumnya haram dipakai oleh seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Dalam contoh ini, jelas bahwa hukum tidak mengalami perubahan sejak dulu. Sebab, tas dari dulu adalah perkara yang mubah. Sementara itu, tasyabbuh dengan kaum wanita, dengan perkara yang khusus bagi kaum wanita, adalah perkara yang dilarang. Jadi yang berubah adalah realitas tas tersebut; yang tadinya umum, menjadi khusus bagi kaum wanita, sehingga –karena ada faktor tasyabbuh –kaum laki-laki dilarang memakainya. Jadi hukum tas tidak berubah, dan hukum tasyabbuh juga tidak berubah.

Dengan demikian, sebuah pertanyaan yang menggelayuti pikiran kita: “Apakah benar maksud Ibn al-Qayyim dalam kitab di atas adalah sebagaimana yang dimaksud oleh fatwa di atas?” dapat terjawab dengan sendirinya. Jika demikian, berarti mereka telah mengkambinghitamkan Ibn al-Qayyim, dan yang lain; seperti al-Syathibi, Ibn ‘Abidin, al-Qarafi, dan yang lain.

Diskusi dalil kedua:

“Imam al-Syafi’i telah merubah ijtihadnya ketika beliau pindah dari Hijaz ke Mesir. Ini (menurut asumsi mereka) tidak lain adalah perubahan madzhab karena perubahan waktu dan tempat”.

Perkara yang mereka nisbatkan kepada Imam al-Syafi’i di atas, yakni bahwa beliau merubah fatwa hanya karena beliau pindah tempat, maka ini telas sebuah tuduhan keji terhadap beliau. Andaikata beliau masih hidup, pastilah akan mengingkari tuduhan keji ini. Tidak dapat dinalar jika Imam al-Syafi’i berani merubah hukum-hukum Allah SWT. hanya kerena adanya perubahan waktu dan tempat. Memang benar, pendapat al-Syafi’i tatkala beliau hijrah ke Mesir banyak mengalami refisi. Karenanya kita mengenal sebuah istilah Qawl Qadim dan Qawl Jadid. Hal ini bukan hanya terjadi pada Imam al-Syafi’i. Hampir semua imam pernah merefisi pendapatnya. Akan tetapi, yang harus ditekankan adalah bahwa, para ulama’ itu, termasuk al-Syafi’i tidak merefisi pendapatnya hanya kerena mereka pindah tempat! Namun semua itu karena konsekuensi pemhaman terhadap dalil yang berubah, atau informasi tentang dalil yang bertambah atau berubah.

Sebagai gambaran, al-Syafi’i ketika hijrah ke Mesir, beliau bertemu dengan para ulama’, dan muhadditsin, yang meriwayatkan beberapa hadits kepada beliau, yang sebelumnya belum pernah beliau dengar. Dengan hadits-hadits yang beliau dapatkan ini lah, kemudian beliau kembali meninjau pendapat lamanya. Apa yang sebelumnya dinyatakan sahih kini sebagiannya beliau nyatakan lemah. Demikian sebaliknya. Hal ini jelas bahwa ijtihad beliau mengalami perubahan semata kerena mengikuti dalil, bukan sebagaimana tuduhan keji di atas. Siapa saja yang mentelaah ushul al-Syafi’i, pastilah akan menemukan hakekat ini. Perhatikan ungkapan beliau berikut ini:

” ليس لأحد أن يقول في شيء حلال وحرام إلا من جهة العلم ، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الاجتماع أو القياس

“Tak seorang pun berhak mengatakan bahwa perkara ini adalah halal atau haram kecuali dari arah ilmu. Adapun arah ilmu adalah apa yang ditegaskan dalam al-Kitab, al-Sunnah, Ijma’, atau Qiyas”.

Andai saja Imam al-Syafi’i berkata demikian pun, kita tidak boleh menjadikannya sebagai dalil. Sebab, perkataan beliau –sebagaimana juga ulama’ yang lain –bukanlah dalil syara’. Lalu bagaimana dengan ulama’ yang pikirannya ke-Barat-baratan, yang mencetuskan fatwa-fatwa nyeleneh dan bid’ah ini?

Diskusi dalil ketiga:

“Berubahnya (menurut persangkaan batil mereka) hukum kelompok al-Mu’allafah Qulubuhum. Pada masa Nabi SAW. mereka mendapatkan bagian. Sementara itu, pada masa Abu Bakar, Umar justru tidak memberi mereka”.

Ini juga merupakan sebuah kesalahan. Pasalnya, Nabi SAW. memberi mereka dengan tujuan agar mereka tetap pada agama mereka. Peristiwa ini terjadi ketika kondisi kaum Muslim masih lemah. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya dilarang oleh Umar. Alasan Umar, karena mereka diberi semata karena ada i’llat yang menyebabkan mereka harus diberi, yaitu lemahnya kondisi kaum Muslim. Sementara itu, pada masa Abu Bakar, ‘illt itu telah hilang. Oleh sebab itulah, Umar menyatakan:

ذلك شيء كان يعطيكم رسول الله e تألفاً لكم ، أما اليوم فقد اعز الله الدين ، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف

“Hal itu merupakan perkara yang diberikan Rasulullah kepada kalian karena melunakkan kalian. Adapun hari ini, Allah telah memuliakan agama-Nya, jika kalian mau tetap dalam Islam kalian, dan jika tidak, maka antara kami dan kalian adalah pedang”.

Dengan demikian, Umar semata mengikuti hukum syara’ yang mengandung ‘illat. Karena ‘illatnya telah hilang, maka dengan sendirinya, hukum itu pun hilang. Kaidah ushul menyatakan:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Hukum (yang ber’illat) akan selalu berputar bersama’illatnya; ada dan tidak adanya”

Diskusi dalil keempat:

“Dibaginya ghanimah pada masa Nabi SAW., dan tidak dibaginya ghanimah oleh para sahabat setelah beberapa waktu”.

Realitas ini, yakni bahwa pada Nabi SAW. ghanimah dibagikan kepada pasukan, sebagaimana dalam peperangan Khaibar, namun pada masa Umar, ghanimah tidak membagikan lagi, mereka berasumsi bahwa hukum telah berubah karena perubahan waktu dan tempat. Ini jelas merupakan perkara yang batil. Betapa tidak? Bagaimana furu’ malah berubah menjadi dalil bagi ushul?

Ini saja sbenarnya telah cukup untuk meruntuhkan argumentasi duagaan mereka. Akan tetapi, ada baiknya jika kami kemukakan beberapa hal berikut:

Pada dasranya, Umar melakukan hal itu bukan kerena keinginan hawa nafsunya sendiri, atau semata-mata waktu telah bergeser. Akan tetapi, ini berdasarkan ijitiha beliau yang sesuai dengan pemahaman beliau terhadap nash al-Quran dan Sunnah Fi’liyyah Rasulullah SAW. Hal ini terekam dalam ungkapan beliau:

” لولا آخر المسلمون ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي e خيبر “

“Seandainya aku tidak mempertimbangkan generasi kaum Muslim yang akan datang, tak satupun desa yang aku taklukkan kecuali akan aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, sebagaimana Nabi SAW. membagi-bagikan tanah Khaibar”.

Beliau berhujjah dengan firman Allah:

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), (QS. Al-Hasyr: 10)

Abu ‘Ubaid menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara perkataan Umar dengan apa yang telah diputuskan Rasulullah SAW. Beliau menyatakan:

وكلا الأمرين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيء ، ثم قال : إلا أن الذي اختاره من ذلك : يكون النظر فيه إلى الإمام ، كما قال سفيان : وذلك أن الوجهين جميعاً داخلان فيه ، وليس فعل النبي e برادٍ لفعل عمر ، ولكنه e اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل بها ، وايبع عمر آية أخرى فعمل بها وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين فيصير غنيمة أو فيء .

“Dua keputusan ini merupakan perkara yang dapat dijadikan sebagai qudwah dan panutan, terkait masalah ghanimah dan fayi’ ”. Ibn ‘Ubaid kemudian menyatakan: “Hanya saja, menurut pandangan saya, urusan ini diserahkan kepada kebijakan imam (khalifah), sebagaimana dinyatakan oleh Sufyan. Hal itu karena dua pendapat di atas, dapat masuk di dalamnya. Perbuatan Nabi bukannya menolak tindakan Umar. Akan tetapi, Rasulullah SAW. mengiktui satu ayat dari kitab Allah dan mengamalkannya. Sementara itu, Umar mengikuti ayat yang lain dan mengamalkannya. Kedua ayat ini merupakan ayat yang muhkam dalam masalah ghanimah atau fay’i”.

Keempat: dalam TRS dinyatakan:

بعثت بالحنيفية السمحة

“Aku diutus dengan (agama) yang lurus dan moderat” (HR Ahmad dari Abu Umamah)

Dari mana ada kata al-samahah, diterjemahkan dengan kata: moderat? Ada makusd apa dengan kata moderat? Bukankah kata moderat dalam bahasa politik kekinian memiliki konotasi yang khusus, yakni pemahaman yang pro Barat? Sebuah kata keji yang diciptakan Barat Kafir untuk memecah belah kaum Muslim! Jika hal ini disengaja, maka ini sebuah kesalahan mendasar.

Para ulama telah menjelaskan apa maksud kata al-samahah di dalam hadits tersebut. dalam Faydh al-Qadir dinyatakan:

(بعثت بالحنيفية السمحة) أي الشريعة المائلة عن كل دين باطل قال ابن القيم : جمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفة في التوحيد سمحة في العمل وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال وهما قربتان وهما اللذان عابهما الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف

“Aku diutus dengan membawa agama yang hanîfiyah dan samahah”. Maksudnya: Syari’ah yang condong (jauh) dari seluruh agama yang batil. Ibn al-Qayyim menyatakan: Mengumpulkan dua sifat, hanîfiyah dan samahah. Artinya, sebagai agama yang hanîfiyah dalam tawhid, dan samahah dalam beramal. Lawan dari dua kata tersebut adalah: Syirik dan mengharamkan yang halal. Keduanya saling berdekatan. Keduanya itulah perkara yang Allah mecela kaum Musyrik dalam al-Quran surat al-An’am dan al-A’raf”.

Wacana Kedua:

Masalah Pengangkatan Non Muslim

Pada poin ini, TRS diawali dengan beberapa dalil al-Quran serta pernyataan para ulama’ yang menharamkan mengangkat seorang Kafir sebagai wali. Setelah itu, kemudian disimpulkan, bahwa, yang haram adalah mengangkat mereka dalam wilayah ‘ammah, shibghah diniyah, dan jabatan stratrgis. Dalam TRS dinyatakan:

“Perlu diperhatikan bahwa pengharaman di atas berkutat pada kepemimpinan atau penguasaan yang mutlak, bahkan dalam bahasa Qadhi Iyadh adalah imamah (kekhalifahan). Jika kita hubungkan dengan realita kontemporer saat ini, maka pengharaman di atas terjadi pada wilayah-wilayah tertentu seperti Presiden, Panglima Perang, Hakim, serta Kementrian yang mengurusi masalah strategis keagamaan. Ini artinya, banyak wilayah kepemimpinan selain yang disebutkan di atas tidak bisa diberlakukan hukum ijmak di atas. Hal ini meliputi posisi menteri secara umum, gubernur, kepala daerah dan yang semacamnya. Karena secara struktur, tugas dan wewenang berbeda dengan jabatan-jabatan yang diharamkan dalam wilayah ijmak di atas. Seorang kepala daerah misalnya, ia tidak memiliki wewenang strategis dalam masalah militer, kehakiman. Begitu pula ia terikat dengan struktur birokrasi di atasnya yang kuat mengatur dan mengikat, belum lagi dengan sistem dan aturan perundangan yang ada. Sehingga, secara umum terbuka peluang untuk non muslim menjabat posisi selain yang disebutkan di atas. Hal ini akan dibahas lebih jauh dalam bahasan berikutnya”.

Tanggapan:

Hal-hal yang perlu ditanggapi dalam wacana ini, antara lain tertuang dalam poin-poin berikut:

Point Pertama: Salah dalam Mengutip dan Memahami

Dalam teks TRS dinyatakan:

قال ابن المنذر: “أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال”

Padahal, teks aslinya, dalam kitab Ahkam Ahl al-Dzimmah adalah sebagai berikut:

فإن قيل: فما تقولون في أم ولد الذمي إذا أسلمت، هل يلي نكاحها؟.. قيل: فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما: يليه، لأنها مملوكته، فيلي نكاحها كالمسلم، ولأنه عقد على منافعها، فيليه كما يلي إجارتها. والثاني: لا يليه، لقوله تعالى: (وَالمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضهُمْ أوْلِياءُ بَعضِ) ولأنها مسلمة، فلا يلي نكاحها كابنته. قال الشيخ في ” المغنى ” : وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع، يعني قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. وقد قال في (المحرر): ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا بالملك أو السلطنة، ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك يقر له عليها كمن أسلمت أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته في وجه، ويلي الكافر نكاح مولاته الكافرة من كافر ومسلم. وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين أو بشرط أن يباشره بإذن مسلم، أو الحاكم خاصةً؟. فيه ثلاثة أوجه.

Perhatikan, dalam Ahkam Ahl al-Dzimmah, tidak dinyatakan: (قال ابن المنذر). Akan tetapi:

قال الشيخ في ” المغنى ” : وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع، يعني قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال

Ini bukan kesalahan, namun ngawur dalam mengutip.

Selain itu, secara jelas kita melihat bahwa pernyataan Ibn Mundzir di atas, konteksnya adalah wali nikah dan tidak ada sangkut pautnya dengan topik pengangkatan wali kota?! Ini jelas sebuah kesalahan.

Poin Kedua: Tidak dapat Memahami Realitas Jabatan.

Pada faktanya, sebuah jabatan, terbagi menjadi beberapa macam. Ada satu bentuk jabatan yang dikategorikan sebagai ulil amri, atau –dalam bahasa Arab – al-Hukm (jabatan pemerintahan). Yakni sebuah jabatan yang dengannya sesorang memiliki wewenang untuk mengatur, mengontrol, dan mengurus masyarakat. Ini lah realitas jabatan pemerintahan/penguasa. Hal ini berbeda dengan jabatan pegawai.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa jabatan bupati dan wali kota dalam hukum Indonesia dianggap sebagai jabatan hukum, dan bukan pegawai. Dalam Wikipedia berbahasa Indonesia dinyatakan:

“Di Indonesia, wali kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil”.

Hal ini benar. Sebab, pada realitasnya, bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat untuk mengurus urusan mereka. Apa lagi dengan adanya kebijakan hukum baru, yakni otonomi daerah, maka semakin nyata bahwa jabatan bupati atau wali kota adalah jabatan pemerintahan (al-hukm), atau ulil amri.

Dengan melihat relaitas ini, serta beberapa wewenang Wali Kota –sekali lagi – dapat dinyatakan bahwa jabatan di atas merupakan jabatan pemeritahan (al-hukm), bukan pegawai. Dengan demikian, apa yang berlaku bagi jabatan hukum yang lain, (dalam konteks Negara Demokrasi Sekuler) seperti Gubernur, Presiden, dan lain-lain, juga berlaku bagi Wali Kota. Dengan demikian, jelaslah bahwa Wali Kota (sendainya dalam negara Islam) termasuk adalah Ulil Amr yang wajib ditaati. Oleh sebab itu, dia wajib memenuhi syarat sebagai Ulil Amri, di mana salah satunya adalah Muslim. Artinya, mendukung calon yang kafir adalah haram. Hal yang sama berlaku bagi wakil Wali Kota.

Allah SWT. berfirman:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.(QS. Al-Nisa’: 141)

Bukankah jabatan pemerintahan merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai dan mengatur yang dipimpin??

Allah juga menegaskan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS. Al-Nisa’: 59)

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)” (QS. Al-Nisa’: 83)

Tak satu pun kata Ulil amri, dijumpai dalam al-Quran melainkan disertai dengan penjelasan bahwa mereka adalah bagian dari kaum Muslim. Ini menunjukkan bahwa ulil amri haruslah dari kaum Muslim.

Dengan demikian, menyatakan bahwa jabatan wali kota tidak disyaratkan harus dijabat oleh seorang Muslim, adalah merupakan sebuah kesalahan. Atas dasar apa TRS mentakwil ayat-ayat yang menyatakan dengan jelas larangan menjadikan sebagai wali, penguasa yang mengurus mereka, dari kalangan Non Muslim adalah terlarang. Ayat yang mereka kutip justru dengan jelas menyatakan larangan ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sesungguhnya sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain…. ” (QS. Al Maidah 51)

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merugikan orang-orang yang beriman (QS. An-Nisa’: 141)

Bukankah dengan jabatan wali kota seorang dapat mengusai dan mengatur urusan masyarakat? Jabatan strategis model apa yang mereka maksud sehingga wali kota bukan jabatan strategis? Jabatan mutlak seperti apa yang mereka maksud? Bukankah semua jabatan yang ada di duania ini –sampai jabatan sebagai khalifah pun –tetap masih terikat dengan hukum dan perundang-undangan? Jika dalam Islam adalah syari’ah Islam. Bukankah selama ini mereka jika mereka ditanya; apakah wali kota termasuk ulil amri yang wajib ditaati, mereka selalu menjawab: Ya, pasti. Begitulah jawaban mereka. Lalu apakah mereka akan mengatakan bahwa taat kepada ulil amri yang kafir juga hukumnya wajib? Mestinya –dengan logika yang sama –mereka juga menjawab: Ya. Na’udzu billah.

Wacana Ketiga:

PENGANGKATAN DALAM POSISI KEPEMIMPINAN STRATEGIS LAINNYA

Untuk menaggapi hal-hal yang perlu ditanggapi dalam wacana yang ketiga ini, akan kami bagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan kandungan atau konten wacana.

A. Di dalam TRS dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan wadhzoif qiyadiah disini adalah kepemimpinan strategis lainnya, di luar kepemimpinan yang disebutkan dalam tingkatan pertama. Seperti jabatan : menteri secara umum, gubernur, kepala daerah dan kepala instansi tertentu misalnya.”

Juga dinyatakan:

“Diantara ulama yang membolehkan pengangkatan non muslim dalam tingkatan ini adalah Imam Al-Mawardi, sementara yang mengharamkan diantaranya adalah Imam Haromain Al-Juwaeni”. Untuk menguatkan fatwa, dikutip sebuah teks dari buku, Fiqh Sholahiyah Lil Imamah:

و هكذا يشتد الخلاف في ولاية أهل الذمة لمنصب وزارة التنفيذ، وأضرابها من الوظائف القيادية في الدولة الإسلامية، أما الولايات العلا و ذات الصفة الدينية فلا خلاف بينهم في عدم جواز ولايتها لغير المسلمين

“Terjadi perbedaan yang tajam dalam kepemimpinan ahlu dzimmah untuk posisi wizarotu tanfidz (kementrian pelaksana), dan juga jabatan kepemimpinan yang setara lainnya ( wadzhoif wiyadiyah) dalam sebuah daulah islamiyah. Sementara untuk kepemimpinan yang tertinggi (imamatul udzma) dan kepemimpinan yang mempunyai nilai strategis keagamaan, maka tidak ada khilaf di antara mereka tentang ketidakbolehannya di jabat oleh non muslim”

Tanggapan:

Menyamakan Dua Perakara yang Berbeda

Perlu ditegskan bahwa, jabatan dalam negara pada faktanya –sebagaimana telah dikemukakan di atas –terbagi menjadi dua bagian, jabatan sebagai al-Hakim (penguasa, pejabat al- hukm/pemerintahan) dan hanya sebagai al-Muwazhzhof (pegawai). Dalam hazanah fiqih Islam, ada sebuah jabatan yang bernama Mu’âwin atau Wazîr . Akan tetapi, makna kata wazir, yang biasa diterjemahkan: “mentri”, tidak sama dengan makna wazir atau mentri dalam sistem Demokrasi. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Sebab, wazir, dalam Islam, tidak lain hanyalah pembantu Khalifah. Hal ini berbeda dengan wazir atau mentri dalam sistem Demokrasi. Lebih lanjut, Mu’awin terbagi menjadi dua; Mu’âwin Tafwîdh dan Mu’âwin Tanfîzd .

Mu’âwin Tafwîdh adalah para wazir (dengan makna Islam, bukan demokrasi) yang dipilih oleh Khalifah untuk membantu menjalankan tugas dan tanggung jawab Khalifah. Karena aktivitas jabatan ini persis seperti aktivitas jabatan Khalifah, maka syarat-syarat yang ada dalam Khalifah juga harus terpenuhi dalam jabatan diri para Mu’âwin Tafwîdh. Diantaranya adalah Muslim. Al-Mawaradi mengatakan:

وَيُعْتَبَرُ فِي تَقْلِيدِ هَذِهِ الْوَزَارَةِ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ إلَّا النَّسَبَ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ مُمْضِي الْآرَاءِ وَمُنَفِّذُ الِاجْتِهَادِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ

Adapun Mu’âwin Tanfîzd, adalah orang-orang yang pilih oleh khalifah untuk membantu dalam perealisasian dan pelaksanaan di lapangan. Dia hanya sebatas pembantu dalam melaksanakan berbagai urusan, bukan wali (pejabat hukum). Jadi dia sebagai pegawai, aktivitasnya tergolong bersifat administratif, bukan hukum (pengaturan rakyat).

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat adanya perbedaan antara Mu’âwin Tanfîzd dengan Mu’âwin Tafwîdh. Oleh sebab itu, menurut al-Mawardi, Mu’âwin Tanfîzd tidak disyaratkan harus Muslim. Meski menurut pendapat yang kuat tetap harus Muslim, karena aktifitasnya yang berhubungan langsung dengan Khalifah, hampir seperti Mu’âwin Tafwîdh. Jadi dia termasuk bithânah Khalifah. Karenanya disyaratkan harus Muslim, bersarkan firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”. (QS. Ali ‘Imran: 118)

Hanya saja yang harus diingat, Mu’âwin Tanfîzd, dalam sistem Islam tidak seperti Mentri, Guberbur, dan Wali Kota dalam sistem Demokrasi. Karena itu, adalah sebuah kebohongan besar, jika kita menyatakan bahwa al-Mawardi membolehkan Mentri atau Wali Kota Non Muslim. Sebab, fakta yang dihukumi oleh al-Mawardi jelas berbeda dengan Wali Kota. Jabatan-jabatan yang ada dalam Islam tidaklah sama dengan jabatan dalam sitem sekuler! Wali Kota adalah pejabat pemerintah (al-hâkim), jabatannya adalah jabatan al-hukm. Berbeda dengan Mu’âwin Tanfîzd. Ini yang harus diperhatikan. Jika kita menyamakan Wali Kota dengan Mu’âwin Tanfîzd, maka kita telah menempuh al-Qiyâ ma’a al-Fâriq , dan ini jelas batil. Jika demikian, di mana letak khilaf para ulama’ jika realitas kekinian tidak sama dengan realitas pada saat para ulama’ itu mencetuskan pandangannya? Salah besar TRS ketika menyatakan: “Pada bahasan ini, terdapat perbedaan yang cukup tajam di antara Ulama”.

Dalam TRS dinyatakan:

Pendapat dan Dalil yang Membolehkan

Pertama : Sayyid Tantowi dalam Tafsir Al-Wasith.

Dalam TRS dikutip dari tafsir Al-Wasith sebagai berikut:

“و الموالاة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للدين أو إيذاء لأهله أو إضاعة لمصالحهم

Artinya :” Muwalaah (dukungan dan pengangkatan atas non muslim) yang dilarang adalah : yang di dalamnya ada unsur tipuan dan penistaan agama, atau mengganggu dan merugikan kaum muslimin, dan mengapus kemaslahatan mereka ” (Tafsir Al-Wasith)”

Tanggapan:

Tidak Amanah dalam Mengutip

Perhatikan pernyataan Sayyid Tantowi secara lengkap berikut ini:

قال اللآلوسي : وقوله { مِن دُونِ المؤمنين } حال من الفاعل ، أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا ، ولا مفهوم لهذا الظرف إما لأنه ورد في قوم بأعيانهم والَوْا الكفار دون المؤمنين فهو لبيان الواقع . أو لأن ذكره للإشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون ، وفى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفار ” .قالوا : والموالاة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للدين أو إيذاء لأهله أو إضاعة لمصالحهم ، وأما ما عدا ذلك كالنجارة وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية فلا تدخل في ذلك النهي ، لأنها ليس معاملة فيها أذى للإسلام والمسلمين ” .

Ada dua hal yang dapat kita ambil dari teks secara lengkap di atas: Pertama, tidak ada penegasan dari Sayyid Tantowi bahwa beliau berpendapat sebagaimana yang dinyatakan dalam TRS. Sayyid Tantowi, hanya mengutip pendapat orang lain yang tidak diketahui siapa orangnya. Karena itu Sayyid Tantowi mengatakan: قالوا)) yang artinya: “Mereka berkata..”

Kedua, pernyataan di atas, konteksnya lebih mengarah pada hubungan person, bukan dalam wilayah politik, meski sebenarnya ayat tetap dapat dibawa ke sana. Akan tetapi, yang menjadi pembicaraan kita adalah teks yang dikutip dalam fatwa, yang kemudian diasumsikan bahwa Sayyid Tantowi berpendapat demikian. Yang jelas, terlepas apakah memang benar Sayyid Tantowi berpenapat demikian atau tidak, membutkikan bahwa pihak TRS ini terkesan memaksakan kehendak. Faktanya memang demikian.

Kedua : Kebohongan Atas Nama Imam Fakhruddin Arrozi.

Dalam TRS dinyatakan:

“Dalam Tafsir Mafatihul Ghoib, ketika menafsirkan ayat di atas mengungkapkan bahwa : Yang dilarang adalah menjadikan Non Muslim pemimpin mutlak (sendiri) tanpa ada orang beriman di sana. Beliau menyatakan :

لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى أن يتولوهم دون المؤمنين، فأما إذا تولوهم و تولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهي عنه

Mengapa tidak boleh jika yang dimaksudkan (pelarangan) dalam ayat adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, artinya : mengangkat mereka tanpa mengangkat orang mungkin. Jika mengangkat non muslim dan pada saat yang sama juga mengangkat orang mukmin bersamanta, maka hal tersebut tidaklah dilarang”.

Ungkapan di atas menunjukkan, sekiranya seorang muslim mengangkat non muslim untuk jabatan tertentu tetapi mereka juga mengangkat orang muslim bersamanya, maka hal itu tidak termasuk yang dilarang dalam ayat”.

Tanggapan:

Dua kesalahan fatal:

Pertama: Kesalahan dalam Mengutip

Setelah kami periksa dalam kitab Mafatihul Ghoib, ternyata teks tidak berhenti sebagaimana tertulis dalam TRS, sehingga terkesan bahwa al-Razi berpendapat seperti mereka. Dengan cara mengutip seperti ini, TRS, sengaja atau tidak, telah melakukan dua kesalahan fatal. Pertama, TRS telah mengkambinghitamkan Imam al-Razi. Kedua, TRS telah membuat kebohongan kepada publik atas nama Imam al-Razi. Mengapa tidak? Majlis hanya mengutip sebagian teks saja. Padahal jika teks secara utuh ditulis, tidak akan dapat difahami sebagaimana diklaim oleh TRS. Bagaimana hukum berbohong? Semua orang mengetahuinya. Bagaimana kalau yang bohong adalah –katanya –Dewan Syari’ah Partai Keadilah? Dewan syari’ah yang seperti apa? Wallau a’lam.

Coba Anda perhatikan teks secara lengkap dan terjemahannya yang benar, tidak sebagaimana terjemahan kamuflase oleh TRS:

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى أن يتولوهم دون المؤمنين ، فأما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهي عنه ، وأيضاً فقوله { لاَّ يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاء } فيه زيادة مزية ، لأن الرجل قد يوالي غيره ولا يتخذه موالياً فالنهي عن اتخاذه موالياً لا يوجب النهي عن أصل مولاته . قلنا : هذان الاحتمالان وإن قاما في الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز موالاتهم دلّت على سقوط هذين الاحتمالين .

“Jika ditanyakan:

“Mengapa dari ayat di atas tidak boleh pahami bahwa; yang dilarang adalah menjadikan wali orang-orang kafir, dalam artian mereka saja, tanpa kaum Muslim. Sehingga (konsekuensinya) apabila menjadikan wali mereka dan pada saat yang sama juga menjadikan wali kaum Muslim, maka tidak tidak dilarang? Lebih dari itu, firman Allah:

لاَّ يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين أَوْلِيَاء, terdapat tambahan maziyyah. Pasalnya, seorang terkadang mengangkat orang lain sebagai wali, akan tetapi dia tidak menjadikannya memiliki rasa muwalah kepadanya. Dengan demikian, larangan menjadikan wali, tidak serta-merta melarang memiliki rasa muwalah?”

“Saya jawab:

“Dua kemungkinan (makna ini) meski ada dalam ayat ini, akan tetapi, seluruh ayat yang menunjukkan larangan muwalah terhadap kaum kafir, telah meruntuhkan dua kemungkinan ini”.

Perhatikan ungkapan al-Razi, “….seluruh ayat yang menunjukkan larangan muwalah terhadap kaum kafir, telah meruntuhkan dua kemungkinan ini”.

Berapa kali salah dalam mengutip dan menterjemahkan? Apakah ini bentuk ketidaksengajaan? Rasanya tidak mungkin? Kecuali memang pihak TRS tidak mampu membaca teks Arab dengan baik. Akan tetapi, jika tidak mampu, mengapa mamksakan diri untuk mengutipnya? Rahim Allah[u] [i]mra[an] ‘arafa qadr[a] nafsih[i] (semoga Allah merahmati seorang yang menyadari kadar dirinya). Wallahu a’lam.

Ketiga: Menjutifikasi dengan pendapat Imam Al-Mawardy dalam Ahkam Sultoniyah.

Dalam TRS dinyatakan:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَزِيرُ التَّفْوِيضِ مِنْهُمْ .

” dan boleh jika kementrian ini (tanfidz) dipegang oleh ahlu dzimmah (non muslim), meskipun tidak boleh bagi mereka menduduki kementrian tafwiidh.”

Tanggapan:

Al-hamd lillâh, pada kali ini, tidak ada kesalahan dalam pengutipan. Hanya saja yang harus diingat, Mu’âwin Tanfîzd, dalam sistem Islam tidak seperti Mentri, Guberbur, dan Wali Kota dalam sistem Demokrasi. Karena itu, adalah sebuah kesalahan jika kita menyatakan bahwa al-Mawardi membolehkan Mentri atau Wali Kota Non Muslim. Sebab, fakta yang dihukumi oleh al-Mawardi jelas berbeda dengan Wali Kota. Wali Kota adalah pejabat pemerintahan (al-hukm), jabatannya adalah jabatan al-hukm. Berbeda dengan Mu’âwin Tanfîzd. Ini yang harus diperhatikan. Jika kita menyamakan Wali Kota dengan Mu’âwin Tanfîzd, maka kita telah menempuh al-Qiyâs ma’a al-Fâriq , dan ini jelas batil!!

Selanjutnya, TRS mengutip pendangan Dr. Yusuf Qardhawi dan Imam Syahid Hasan Al-Banna. Pada kesempatan kali ini, kami hanya ingin mengatakan, bahwa dua ulama’ ini adalah manusia yang perkataannya tidak dapat dijadikan dalil, sebagaimana juga ulama’ yang lain. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui bersama –dan ini sering menimbulkan polemik –Dr. Yusuf Qardhawi, pendapatnya banyak berseberangan dengan nash-nash yang sharih. Pantas saja, jika ada sebuah buku yang mengkritik pandangan beliau dengan judul: al-Naqd al-Kâwi li Yusuf al-Qardhawi. Namun yang lebih, penting, bahwa pendapat al-Qardhawi bukanlah hukum syara’. Adapun Hasan al-Banna, dalam teks yang dikutip, justru menyatakan jika dalam keadaan darurat! Meski kami tetap tidak sepakat dengan kata “darurat” yang ada? Darurat yang seperti apa yang membolehkan perkara yang haram? Para ulama’ telah menjelaskan hal ini secara tegas!

Wacana Keempat:

TENTANG KERJA SAMA dan MEMINTA BANTUAN dengan NON MUSLIM

Dalam TRS dinyatakan:

“Lebih mengerucut dalam konteks Pilkada Solo, untuk memahami hakekat posisi kepala daerah dan wakilnya, bisa kita lihat dalam cuplikan berita sebagai berikut:

Sambas – Para Wakil Kepala Daerah (Wakada) menggugat mereka tidak mau lagi hanya menjadi ban serep ketika kepala daerah berhalangan. Gugatan itu mengemuka pada acara Lokakarya dan Pertemuan Nasional (LPN) pra wakil kepala daerah se-Indonesia di Bengkulu yang digelar selama tiga hari, 15-17 Juni 2007, yang menghasilkan rekomendasi agar pemerintah segera melakukan amandemen terhadap UU 32/2003 tentang Pemerintahan Daerah. (HARIAN PELITA)

Begitu pula, jika dicermati lebih jauh sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka akan kita dapati bahwa TUGAS dan WEWENANG WAKIL WALIKOTA itu diatur dalam sebuah PERATURAN WALIKOTA yang ditandatangani oleh walikota. Ini artinya, dalam bahasa sederhana sesungguhnya yang terjadi adalah Walikota sedang bekerja sama dengan WAKIL WALIKOTA atau meminta bantuan kepada WAKIL WALIKOTA dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga akan sangat berbeda secara efek ideologis dan syar’i, mendukung non muslim menjadi pemimpin (walikota), dengan mendukung WALIKOTA MUSLIM yang bekerja sama atau meminta bantuan kepada non muslim”.

Dalam bahasan fiqh seputar istianah bil kufar (meminta bantuan pada orang kafir) jumhur ulama selain Malikiyah mengatakan KEBOLEHANNYA, sekalipun dalam kondisi berperang dengan dua syarat: kondisi yang membutuhkan dan bisa dipercaya.

Tanggapan:

Memang benar meminta bantuan orang kafir dalam peperangan hukumnya boleh menurut mayoritas ulama’? Jika pihak TRS bertanya kepada kami, kami ada sebuah buku yang membahas secara komprahensif masalah ini, yang berjudul al-Jihad wa al-Qital fi al-Siyasah al-Syar’iyyah. Akan tetapi, apakah masalah ini (pengankatan wali, dan wakil wali, kota) bisa disamakan dengan peperangan, jihad!? Jika pun boleh meminta bantuan kaum kafir dalam peperangan, siapa yang berhak melakukan itu? Individu? Atu negara? Jika kita mentelaah kitab-kitab hadits serta fiqih mu’tabar, akan kita jumpai bahwa hal ini adalah hak imam (khalifah). Apakah calon wali kota adalah seorang khalifah sehingga dapat disamakan dengan khalifah dalam hal boleh meminta bantuan kepada kaum Kafir? Ini baru calon? Sudah jadi saja bukan khalifah, apalagi baru calon. Memang naif! Sekali lagi, apakah PILKADA adalah perang? Dan calon wali kota lah yang menjadi kahlifah yang meminpin perang?

Kami kemukakan kembali teks dalam Wikipedia berbahasa Indonesia berikut:

“Di Indonesia, wali kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil”.

Perhatikan teks diatas. Apakah seorang wakil wali kota sebagai pembantu wali kota, layaknya kaum kafir yang menjadi tentara membantu dalam peperangan? Apakah wakil wali kota bukan pejabat, akan tetapi pembantu wali kota, sebagaimana sekretaris? Atau bahkan wakil wali kota seperti pembantu rumah tangga bagi wli kota? Bukankah wakil wali kota adalah mitra dekat yang mesti mengetahui tugas-tugas wali kota? Padahal Allah telah menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”. (QS. Ali ‘Imran: 118)

Jika benar –dan memang benar –maka mendukung calon wali kota yang berkoalisi dengan calon wakil kota kafir, sama sekali tidak dapat disamakan dengan mendukung seorang khalifah yang mempekerjakan seorang kafir dalam pasukan perang? Ini jelas qiyas ngawur alias sembrono.

Wacana Kelima:

REALITAS KEKINIAN DUNIA ISLAM. PENGANGKATAN NON MUSLIM ADALAH SEBUAH HAL YANG SUDAH TERJADI DENGAN IJTIHAD-IJTIHAD KONTEMPORER

Demikian dinyatakan dalam TRS dinyatakan.

Tanggapan:

Ya, memang benar, ini ijtihad, akan tetapi ijithad yang menyesatkan! Apakah ada ijthihad ulama’ yang menjadikan fakta dan realitas sebagai sumber hukum, kalau bukan ijitihad ala hermeneutika (hermeneutics)? Coba perhatikan betapa naifnya pernyataan berikut ini di mata Allah dan kaum Muslim:

“Ketika kita masih berbicara pengangkatan non muslim untuk jabatan Walikota dan wakil walikota, sesungguhnya di luar sana hal ini sudah merupakan realitas kekinian yang dihadapi dunia Islam bahkan juga harakah Islam. Bukan hanya dalam konteks pemimpin lokal tetapi dalam konteks negara Islam dan mayoritas muslim. Dua diantaranya layak mendapatkan perhatian :

Negara Sudan, yang sejak dua dasawarsa memberlakukan syariat Islam dalam seluruh perundang-undangannya. Jelas-jelas memiliki wakil presiden non Muslim berasal dari minoritas kristen di daerah Selatan.

Negara Suriah, pernah mempunyai seorang PM yang berasal dari minoritas Kristen, bernama Faris Al-Khuury. Uniknya -sebagaimana dikatakan Qardhawi- termasuk PM yang paling sukses, berhasil bekerja saja dengan mentri-mentri dari kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin Suriah puas dengannya. Dan ia dikenal sebagai PM kristen yang paling yakin dengan syariat Islam sebagai solusi.

Jika kita pandang dari sudut syariah, ini membuktikan adanya ijtihad-ijtihad kontemporer dalam masalah ini, dimana tidak setiap dukungan dan pengangkatan non muslim selalu dihubungkan dengan pelanggaran syar’i dan doktrin ideologi”.

Subhânallâh, betapa naifnya ucapan ini. Bukankah Islam memerintahkan kita untuk kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah? Namun mengapa mereka –yang katanya partai Islam –malah memrintahkan menjadikan al-Quran danal-Sunnah agar tunduk terhadap relaitas rusak saat ini? Subhânallâh. Tidakkah mereka mendegar firman Allah:

“Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.(QS. Al-An’âm: 57)

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali”. (QS. Al-Sura: 10)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. Al-Nisa’: 59)

Wacana Keenam:

MENDUKUNG YANG BERPOTENSI UNGGUL ADALAH BENTUK IHSAN DALAM MEMENANGKAN AGENDA UMAT

Berikut teks fatwa yang semakin aneh:

“Salah satu ajaran utama Islam adalah berlaku ihsan / optimal dalam segala sesuatunya.

Allah berfirman dalam surat Al-Mulk:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

“Yang menciptakan hidup dan mati untuk mengujimu yang mana diantara kalian yang paling ihsan amalnya”(QS Al-Mulk 2)

Begitupula Hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda :

إن الله كتب الإحسان على كل شيئ

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan berlaku ihsan dalam segala sesuatunya” (HR Muslim, Tirmidzi)

Dalam perspektif syar’i, salah satu tujuan musyarokah (partisipasi politik) adalah amar makruf nahi munkar, atau sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna , yaitu sebagai upaya sebagai islahul hukumah. Tentu saja ini sejalan dengan hadits Rasul SAW yang menyatakan agama adalah nasihat, dimana disebutkan salah satunya adalah nasihat bagi pemimpin kaum muslimin.

Untuk membuka peluang yang efektif dalam amar makruf nahi munkar dan menasehati pemimpin, atau mencegah kezaliman yang telah dan akan dilakukan (unsur akhoka dzholiman au madzluman) maka secara realitas politik itu dapat dipenuhi jika sejak awal kita mendukung pasangan yang berpotensi menang. Tanpa adanya dukungan sejak awal, maka kemungkinan nasehat dan amar makruf tetap ada, tetapi sangat kecil atau bahkan tertutup. Sehingga pada titik ini, sesungguhnya melakukan kalkulasi kekuatan, survei lapangan, dan pada akhirnya mendukung yang paling berpotensi unggul, adalah bagian dari berbuat ihsan dalam memenangkan agenda islahul hukumah. Wallahu a’lam”.

Masalah ini sebenarnya tidak layak untuk ditanggapi. Ini hanya berfatamorgana. Namun sayang, mestinya, dalam masalah ini tidak usah membawa ayat al-Quran dan hadits, sebagaimana anjuran fatwa dalam poin-poin yang telah dikemukakan dalam wacana sebelumnya. Maha suci Allah, dari ucapan kamuflase seperti ini. Bukankah tujuan baik tidak dapat menghalalkan cara? Wallah[u] al-musta’ân[u] ‘alâ mâ tashifun[a].

Wacana Ketuju

TENTANG KAIDAH MASLAHAT DAN MADHOROT

Dalam TRS dinyatakan:

“Dalam menentukan pilihan politik, senantiasa harus berlandaskan pertimbangan yang jelas tentang kemanfaatan untuk umat yang bisa diperoleh karenanya. Imam Qurthubi dalam penafsiran ayat ‘muwalah’, beliau menyebutkan larangan memilih non muslim bersifat umum, lalu beliau melanjurkan :

و أقول: إن كانت في ذلك فائدة محققة فلا بأس به.

“Seandainya di dalamnya ada manfaat yang jelas terealisasi, maka tidak mengapa dengan itu (mengangkat non muslim) ” (Al-jami li ahkamil quran)

Tanggapan Pertama:

Kebohongan Atas Nama Imam al-Qurthubi:

Sekali lagi telah terjadi kesalahan yang amat fatal. TRS kali ini mencatut nama ulama’ besar, Imam al-Qurthubi, seorang mufassir terkemuka, hanya untuk mencari pembenaran atas kebohongan dan kamuflase yang dilakukan oleh pihak TRS. Kutipan teks Arab di atas, sampai hari kiamat pun tidak akan kita temukan dalam tafsir al-Imam al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an. Imam al-Qurthubi tidak pernah –sekali lagi tidak pernah –mengatakan demikian. Kami telah mencoba menulusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan topk ini dalam tefsir tersebut. Namun faktanya tidak pernah ada. Namun, yang kami jumpai, kutipan teks di atas merupakan ungkapan Imam Ibn al-‘Arabi dalam kitabnya, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an. Lantas, kutipan teks di atas apakah hanya salah menisbatkan kepada pemiliki teks. Ternyata tidak. Perhatikan urain di bawah ini:

Tanggapan Kedua:
Keliru menterjemah dan Memahami Teks
Sekalipun seandainya TRS benar dalam menisbatkan kepada refrensi, tetap juga melakukan kesalahan jika cara pengutipannya seperti ini. Ini jelas kebohongan nyata atas nama Imam Ib…n al-‘Arabi seadainya pun benar dinisbatkan kepada beliau. Faktanya tidak! Dengan demikian, dalam poin ini saja, TRS telah melakukan dua kesalahan fatal; salah dalam menisbatkan, dan salah karena mengutip yang sepotong-potong. Perhatikan teks berikut:

الْآيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى : { لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ } هَذَا عُمُومٌ فِي أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَّخِذُ الْكَافِرَ وَلِيًّا فِي نَصْرِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَلَا فِي أَمَانَةٍ وَلَا بِطَانَةٍ . مِنْ دُونِكُمْ : يَعْنِي مِنْ غَيْرِكُمْ وَسِوَاكُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا } وَقَدْ نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَنْ ذِمِّيٍّ كَانَ اسْتَكْتَبَهُ بِالْيَمَنِ وَأَمَرَهُ بِعَزْلِهِ ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : يُقَاتِلُ الْمُشْرِكُ فِي مُعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ لِعَدُوِّهِمْ ، وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ عُلَمَاؤُنَا الْمَالِكِيَّةُ . وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { إنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ } . وَأَقُولُ : إنْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ مُحَقَّقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

“Ayat yang ketiga adalah firman Allah:
“Janganlah kaum Mukmin menjadikan kaum Kafir sebagai wali, dengan meninggalkan kaum Mukmin. Barangsiapa melakukan hal itu, maka dia tidak memiliki kedudukan apapun di sisi Allah”.
Ini bersifat umum bahwa kaum Mukmin tidak boleh menjadikan kaum Kafir sebagai wali dalam membantu mengalahkan musuh, dalam amanah, dan dalam teman dekat. Kata “min dûnikum” maksudnya dari selain kalian. Sebagaimana firman Allah: (أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا). Umar Ibn al-Khththab melarang Abu Musa al-‘Asy’ari dari seorang Kafir Dzimmi yang dia jadikan sekretaris di Yaman, dan memerintahkannya agar dipecat. Sebagian ulama menyatakan: “Seorang Musyrik dibolehkan ikut dalam barisan tentara Islam melakukan peperangan melawan musuh Islam. Ulama’ kita dari kalangan Malikiah berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang shahih –menurut mereka –tidak boleh karena sabda Rasulullah SAW.:”( إنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ) /Aku tidak meminta bantuan kaum Musyrik”.
Berhenti di sini Imam Ibn al’Arabi memberi komentar tentang masalah kaum Kafir yang ikut perang, bukan menjadikan wali! Ibn al-Arabi menyatakan:
. وَأَقُولُ : إنْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ مُحَقَّقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ
Saya tegaskan: “Jika di dalamnya ada manfaat yang pasti, maka hal ini tidak mengapa”.
Perhatikan: Apa hubungan frasa: Saya tegaskan: “Jika di dalamnya ada manfaat yang pasti, maka hal ini tidak mengapa”, dengan topik pembicaraan kita ini? bukankah ini topik peperangan dengan memperbatukan kaum Kafir sebagai tentara, dan bukan lagi topk menjadikan wali (mengangkat pemimpin)? Ini memang boleh menurut matoritas ulama’, dan tidak boleh menurut Malikiyah, terkecuali Ibn al-‘Arabi yang menyatakan boleh dengan catatan ada manfaat yang jelas!

Saya kira cukup sampai di sini saja tanggapan kami. Jika masalah yang terkahir yang terkait dengan masalah mashlahat kami paparkan dan kami tanggapi, akan terlalu panjang dan menghabiskan waktu dalam perkara yang sebenarnya tidak berguna. Sebab, apa yang ikatakan sebabai maslahat dalam TRS, hanyalah tidak pernah ada. Itulah selama ini yang tejadi. Dengan demikian, masalah terkahir ini lebih rendah untuk ditanggapi. Wallah a’lam.

Utsman Zahid As-Sidany

sumber: facebook/komunitas rindu syariah dan khilafah

About Villa Ilmu al Khair

Menuju Khairu Ummah

Posted on 11 April 2011, in Siyasah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: